Minggu, 26 April 2015

Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan Posisi Indonesia di Samudera Hindia

INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
 DALAM KAITANNYA DENGAN POSISI INDONESIA
DI SAMUDERA HINDIA

“Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudra, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa” berikut adalah cuplikan pidato Jokowi pada KTT‑ASEAN 2014 di Myanmar.

Poros Maritim sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. Tercatat pada zaman kerajaan Sriwijaya tahun 860 Masehi, Indonesia yang saat itu dikenal dengan Nusantara sangat berdaulat dibidang kelautan/kemaritiman berkat armada laut yang kuat dan perdagangan laut yang besar di Nusantara. Mengembalikan kembali kejayaan Indonesia di bidang laut.Terutama dengan posisi Indonesia yang sangat strategis diapit dua benua Asia‑Australia dan di samudra Hindia‑Pasifik. Sebagai poros maritim dunia, kata Jokowi, Indonesia berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudra Hindia dalam keadaan tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia.


Gagasan Poros Maritim mencoba mengangkat kembali identitas bangsa sebagai suatu kekuatan maritim di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang sudah kritis. Melalui gagasan ini, bangsa Indonesia akan secara optimal memanfaatkan potensi geografis, geostrategis, dan geoekonomi yang merupakan faktor penting bagi dinamika hubungan internasional di kedua samudra.

Potensi maritim Indonesia yang luar biasa jumlahnya dan mempunyai manfaat besar yang menyangkut hal tersebut yaitu potensi bioteknologi maritim Indonesia: pemanfaatan untuk obat antikanker, makanan laut, pembuatan kertas dan bioethanol; pembangunan sektor perikanan; dan terumbu karang, salah satu komponen utama sumber daya pesisir dan laut utama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ‘Maritim’ berkenaan dengan laut dan berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Sedangkan ‘Poros’ berarti sumbu, pusat, ujung tombak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai Poros Maritim adalah Indonesia yang menjadi pusat dari berbagai hal yang berkenaan dengan laut. Itu berarti berhubungan dengan posisi geostrategi, geopolitik dan geoekonomi Indonesia yang harus dijaga untuk dikelola dan dimanfaatkan nilai ekonominya.

Indonesia mempunyai lokasi geografis yang sangat berpotensi. Salah satu benua yang berbatasan langsung dengan Indonesia adalah benua hindia. Secara geopolitik dan geoekonomi Indonesia sudah bisa memanfaatkan hal tersebut dengan cukup baik. Dalam hal geopolitik Indonesia tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA) yang merupakan sebuah bentuk kerja sama multirateral antara negara-negara di kawasan samudra Hindia. Untuk pemanfaatan geoekonomi samudra Hindia menjadi jalur lalu lintas laut kapal kargo dan container sehingga hal tersebut memudahkan pengiriman dalam bentuk kerjasama antar negara yang berada di wiliyah samudra hindia khususnya Indonesia. IORA adalah organisasi dari beberapa negara di kawasan samudra Hindia yang memiliki sebuah bentuk kerjasama bilateral maupun multirateral. IORA didirikan pada Maret 2013. Pada awal pendiriannya IORA bernama Indian Ocean Rim Initiative dan Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC). Indonesia bergabung dengan IORA pada 7 Maret 1997. Indonesia dipercaya untuk menjadi Ketua IORA periode 2015-2019. Fokus IORA adalah pada keamanan dan keselamatan maritim, fasilitasi perdagangan dan investasi, manajemen perikanan, penanganan bencana alam, kerjasama akademisi dan IPTEK, serta promosi pariwisata dan pertukaran budaya. Saat ini IORA beranggotakan 20 negara yang terdiri dari: Australia, Bangladesh, Indonesia, India, Comoros, Seychelles, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mosambik, Oman, Singapore, Afrika Selatan, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Yaman. Selain masalah hubungan diplomatik dengan negara kawasan samudra Hindia, Indonesia juga berpeluang menjadikan samudra Hindia sebagai “jalan besar” untuk kapal-kapal kargo dan container berlayar dimana kapal-kapal tersebut mengangkut produk ke negara tujuan. Akses yang sangat mudah tersebut memungkinkan Indonesia untuk menjalin kerjasama di bidang ekonomi dengan negara-negara kawasan Samudra Hindia. Lalu lintas kapal di samudra Hindia selalu mengalami peningkatan dan hal tersebut akan semakin baik untuk Negara kawasan samudra Hindia khususnya Indonesia.

Geoekonomi dan geopolitik yang baik tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Terkait posisi Indonesia dengan samudra hindia kita telah tau peluang yang bisa Indonesia dapatkan. Hal yang harus dilakukan Indonesia adalah memanfaatkan peluang yang ada khususnya untuk mencapai tujuan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Letak Indonesia yang berbatasan langsung dengan samudra Hindia akan mempercepat terciptanya Indonesia sebagai poros maritim dunia dimana Indonesia telah menjalin kerjasama dengan negara kawasan samudra Hindia baik di bidang politik maupun ekonomi dan hal tersebut tentu saja sejalan dengan Lima Pilar menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.




Struktur dan Kondisi Salah Satu Pesisir di Indonesia

STRUKTUR DAN KONDISI

SALAH SATU PESISIR DI INDONESIA

Dari tema diatas, saya akan mengambil struktur dan kondisi pesisir di kawasan pulau Lombok, lebih tepatnya di salah satu kawasan Gili Indah yaitu Gili Trawangan. Saya mengambil ulasan tentang kawasan tersebut karena saya pernah mengunjungi lokasi pada tahun 2014. Tidak mengetahui banyak hal tentang terumbu karang yang ada disana sebab saya tidak mencoba untuk diving atau snorkeling di kawasan yang (katanya) mempunyai keindahan laut yang bagus tetapi belum dijaga dan dikelola cukup baik.


Terumbu karang di sekitar taman wisata perairan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga diperlukan rehabilitasi dan pengawasan yang baik. Kondisi kerusakan sudah sangat memprihatinkan.

Gili Trawangan mempunyai luas wilayah konservasi terumbu karang mencapai 2.994 km, sebagian di antaranya mengalami kerusakan akibat pengeboman ikan, alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan termasuk karena perahu dan kapal yang buang jangkar sembarangan.

Konservasi terumbu karang sudah pernah dilakukan sejak 2010 menggunakan beton dalam bentuk pelat dan kubah, piramid, dan bentuk tumpukan balok. Tetapi mengalami rusak parah dihantam gelombang. Oleh karena itu digunakan metode Biorock dengan perangkat besi yang dibangun seluas 11 x 6 meter diharapkan tahan terhadap gelombang untuk mendukung pelestarian terumbu karang.

Metode Biorock sendiri adalah metode rehabilitasi terumbu karang yang ditemukan, dikembangkan, dan dipatenkan oleh Prof. Wolf Hilbertz dan Dr. Thomas J. Goreau. Teknologi Biorock menggunakan tegangan listrik (arus searah) dengan voltase yang rendah (di atas 1.2 Volt) melalui struktur baja (Robbe, 2010). Proses Biorock juga disebut proses elektrolisis yang sedang terjadi diantara dua batang baja yang dialiri listrik dan diletakkan di dalam air laut, sehingga terjadi proses akresi mineral yang menyebabkan mineral yang terlarut pada air laut mengkristal di atas struktur, tumbuh membentuk batuan kapur putih yang serupa dengan struktur yang membentuk terumbu karang secara alami. Material ini memiliki kekuatan yang sama dengan beton sehingga dapat digunakan untuk membuat terumbu buatan sempurna, dan menjadi substrat yang baik untuk karang keras/batu. Teknologi ini aman bagi manusia dan seluruh organisme laut. Tidak ada batasan untuk ukuran atau bentuk dari struktur Biorock. Struktur Biorock bisa dibuat dengan ukuran hingga beratus‑ratus mil, tergantung dari dana yang didapat untuk membuatnya. Proses Biorock digunakan untuk merehabilitasi terumbu karang, meningkatkan jumlah populasi ikan karang dan pemecah gelombang, penghambat laju erosi pantai, dan sebagainya.

Kondisi Biorock di Gili Trawangan cukup beragam. Ada kondisi dimana terumbu karang yang hidup di struktur Biorock tumbuh dengan sangat bagus dan dipenuhi oleh ikan‑ikan dan berbagai organisme laut lainnya. Selain itu juga ada beberapa struktur Biorock yang kondisi terumbu karangnya cukup memprihatinkan atau tidak berkembang. Kondisi ini disebabkan oleh pengaruh aliran listrik yang dialirkan di struktur biorock. Kondisi terumbu karang pada struktur biorock yang dialiri arus listrik dengan baik akan tampak sangat bagus dengan pertumbuhan yang maksimal dan dipenuhi dengan berbagai organisme lainnya seperti berbagai jenis ikan, molusca, spong, dan berbagai jenis echinodermata. Sedangkan kondisi terumbu karang pada struktur biorock yang tidak dialiri arus listrik dengan baik atau aliran listriknya terputus maka kondisi terumbu karangnya kembali seperti kondisi terumbu karang yang alami. Zat kapur atau lime stone pada besi yang ada sebagai bahan struktur biorock tidak terbentuk dengan sempurna sehingga karang yang ada kurang melekat dengan sempurna. Akan tetapi terumbu karang pada struktur biorock yang sudah lama dan membentuk ekosistem terumbu karang yang banyak dan padat akan berkembang seperti pada kondisi alaminya meskipun tegangan listrik yang mengalir di hentikan.

Adanya struktur biorock di sekitar pulau Trawangan menambah keragaman ekosistem terumbu karang di Gili Trawangan. Kegiatan surve biorock ini sering dilakukan di Gili Trawangan oleh karena adanya kerja sama yang baik dengan Gili Eco trust yang ada di Gili trawangan untuk menyediakan alat selam sebagai alat survei.


Untuk mewujudkan ekosistem yang baik diperlukan usaha untuk melestarikannya. Semua pihak, pemerintah, Badan Konservasi, masyarakat daerah setempat dan turis/pengunjung yang datang hendaknya menjaga dan tidak merusak ekosistem laut terutama terumbu karang karena ekosistem tersebut erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup makhluk hidup di laut. Kegunaan terumbu karang dapat digunakan oleh sekitarnya.

Analisis Mengenai Perubahan Undang-undang UU No. 27 tahun 2007 ke UU No. 1 tahun 2014

ANALISIS MENGENAI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG 
 PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DARI UU NO. 27 TAHUN 2007 KE UU NO. 1 TAHUN 2014

Perubahan Undang-Undang memiliki alasan yaitu untuk menyempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat.
Mengingat pasal yang ada pada kedua Undang-undang memliki perbedaan pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2).
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739 diubah sebagai berikut:
Ketentuan
-        Pasal 1 angka 1, angka 17, angka 18, angka 19, angka 23, angka 26, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 38, dan angka 44 diubah
-          Di antara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 18A
-          Di antara angka 27 dan angka 28 disisipkan 1(satu) angka yakni angka 27A

Berikut adalah beberapa perubahan Undang Undang secara redaksional:
1.      Pasal 1
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UU no. 27 tahun 2007) menjadi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (UU no. 1 tahun 2014). Terjadi pengubahan kata proses à pengoordinasian, penghapusan kata antarsektor.

2.      Pasal 18
Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu menjadi Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.terjadi pengubahan pada seluruh kata. Selain itu, disisipkan ayat 18A diantara ayat 18 dan 19. Isi dari 18A iyalah  Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

3.      Pasal 23
Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase menjadi Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Terjadi penghapusan kata setiap.

4.      Pasal 27A
Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan dampak sosial
ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Terjadi penambahan pasal diantara pasal 27 dan pasal 28 yaitu pasal 27A.

5.      Pasal 29
Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela menjadi Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program pengelolaan yang dilakukan oleh Masyarakat secara sukarela. Terjadi penghapusan kata berulang program-program menjadi program.


Kehadiran UU no. 27 tahun 2007 dan UU no.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil menjelaskan secara terintegrasi dan konprehensif dalam memadupadankan pengelolaan ruang darat dan laut (pesisir), atau yang sering disebut pengelolaan pesisir terpadu atau intgrated coastal zona management.

UU no. 27 tahun 2007 adalah pembangunan berkelanjutan dalam upaya Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang maju, mandiri dan kuat sesuai dengan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional.


Oleh karena UU no. 27 tahun 2007 belum memberikan hasil yang optimal sehingga dibuat peraturan melalui mekanisme perizinan kepada pihak lain dengan tidak mengurangi wewenang Negara. Perubahan UU juga didasari oleh perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat yang bersifat dinamis sesuai kondisi yang sedang berlangsung.


Minggu, 08 Maret 2015

Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia


Tagline diatas merupakan salah satu impian dari Negara Indonesia. Impian tersebut bukan datang tanpa alasan. Alasan impian tersebut menguak adalah karena Negara ini Negara kepulauan terbesar yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia.

Impian itu sudah ada sejak presiden Indonesia yang pertama yaitu bapak Ir. Soekarno menyampaikan pidato mengenai kemaritiman Indonesia pada tahun 1953. Mungkin terlihat muluk untuk sebagian orang tetapi untuk sebagian yang lain, impian tersebut adalah suatu harapan, suatu batu loncatan yang harus dikejar dan dicapai. Walaupun untuk mencapainya tidaklah mudah. Diperlukan pengubahan dalam berbagai aspek terutama orientasi visi kemaritiman. Maritim (perairan) sudah lama di “anak-tiri” kan daripada orientasi daratan yang selama ini menjadi fokus pemerintah. Dengan geopolitik, geostrategi dan geografis yang dimiliki, Negara Indonesia dapat menjadi Negara yang kuat, tangguh dan disegani.

Dengan terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 lalu, impian tersebut kembali menyeruak untuk mencari solusinya. Konsep yang dilontarkan oleh Presiden mengenai Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia telah menimbulkan antusiasme besar dari berbagai pihak. Maksud dari Poros Maritim Dunia itu sendiri adalah menjadikan Indonesia sebagai Negara maritim yang besar, kuat, tangguh dan makmur dengan identitas bangsa maritim, pemberdayaan potensi maritim, pemerataan ekonomi dan diplomasi maritim dalam politik luar negeri. Agenda pembangunan yang ingin diwujudkan oleh presiden memiliki lima pilar utama, yaitu membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga dan mengelola sumberdaya laut, priorotas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim.

Peningkatan ekonomi merupakan hal utama yang akan menjadikan Indonesia menjadi Negara dengan posisi yang lebih kuat. Ekonomi yang sehat dapat menjadi awal yang bagus untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Pertumbuhan ekonomi secara maritim akan sejalan dengan peningkatan sumberdaya militer yaitu angkatan laut. Kekayaan dan kedaulatan maritim akan terlindungi. Kapasitas angkatan laut dalam mengontrol, mengawasi dan melindungi kemana maritim dibutuhkan lebih dari sebelumnya. Kapasitas yang bertambah menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam mencapai impian tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan, ibu Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa untuk menjadi poros maritim dunia bukanlah impian yang besar apabila semua elemen (dalam hal ini kementerian) dapat bekerja sama dengan baik. Suatu hal yang logis mengingat sumberdaya alam yang dimiliki oleh Negara ini sangat mampu untuk menjadikannya poros. Bila sumberdaya alam digunakan dengan baik sesuai porsinya maka impian tersebut dapat direalisasikan.

Salah satu program yang akan membantu dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia adalah program Indonesian Satellite. Sarana teknologi ini digunakan untuk menginventarisasi dan memantau kondisi wilayah Nusantara selama 24 jam non-stop, sebut Menteri Koordinator Kemaritiman, bapak Indoryono Soesilo. Pembahasan mengenai teknologi ini melibatkan Bdan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN). Penerapan penginderaan jauh akan dipakai dalam proses penanganan berbagai masalah atau bencana yang terjadi seperti kebakaran hutan, penanggulangan banjir, perencanaan wilayah propinsi, penindakan illegal fishing dan lain sebagainya. Pembangunan stasiun satelit Indonesia sudah cukup menyebar yaitu di daerah Pare-pare, Jakarta dan Bali.

Komitmen untuk mengelola kekayaan maritim akan menemui tantangan dan hambatan karena orientasi sebelumnya lebih ke orientasi daratan. Negara kita dapat belajar dari Negara lain yang sudah berhasil dengan kemaritimannya seperti Amerika Serikat dan China.


 

Gambar 1. Rencana pembangunan tol laut masa pemerintahan Jokowi Dodo-Jusuf Kalla



Gambar 2. Posisi silang Indonesia antara dua benua dan dua samudera


Sumber-sumber yang saya pakai sebagai referensi twit dan blog ini antara lain:
2. http://www.itb.ac.id/news/4550.xhtml, diakses pada jam 20.24 tanggal 8 Maret 2015


Minggu, 01 Maret 2015

Wawasan Nusantara terhadap Penentuan Batas Wilayah Indonesia


Memahami Wawasan Nusantara dan Evolusi Kawasan Laut Indonesia

Sebelum saya mecoba membahas tentang wawasan nusantara mengenai laut Indonesia, saya akan mencoba menjelaskan apa arti dari wawasan nusantara.

Saya mengetahui kata wawasan nusantara dari matakuliah Kewarganegaraan yang saya ambil saat semester II. Wawasan Nusantara atau bisa disingkat sebagai Wanus merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasar ide Pancasilanya yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaknnya dalam mencapai suatu hal.

Hakikat wanus adalah persatuan dan kesatuan (keutuhan bangsa dan negara).

Tujuan wanus sebagai pedoman dan rambu-rambu dalam pembuatan kebijakan dari atas sampai bawah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arah pandang wanus ada 2, yaitu ke dalam dan ke luar. Ke dalam merujuk pada persatuan dan kesatuan keutuhan bangsa-negara, sedangkan ke luar merujuk pada terjaminnya kepentingan nasional dalam hubungan antar bangsa-negara.

Keterkaitan wawasan nusantara dengan laut Indonesia berawal dari Undang-Undang 1945 yang tidak mengatur tentang ketentuan batas wilayah. Baru setelah dikeluarkannya Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 yang diperjuangkan oleh Perdana Menteri Indonesia, Djoeanda Kartawidjaja, batas wilayah laut dapat diketahui secara baik. Perjuangan selama 25 tahun sejak tahun 1934 akhirnya menemui kesepakatan. Tetapi Deklarasi Djuanda tidak serta merta diterima oleh dunia internasional karena secara teori yaitu res nulius (laut tidak ada yang mempunyai, tetapi negara boleh mengklaim) dan res communis (laut milik masyarakat dunia, Negara tidak boleh mengklaim) serta secara legal, konsep archipelago baru dikenal (belum ada dasar hukumnya) sehingga ditolak pada konferensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1958. Kemudian, dengan dikeluarkannya Perpu No. 4 tahun 1960 tentang Innocent Passage (IP) yang terdiri dari dasar filsafat, ide sejarah, syarat-syarat, sifat internasional dan bentuk (wujud) dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), batas teritorial dapat diselesaikan.

Batas wilayah teritorial semenjak Deklarasi Djuanda dikeluarkan (tahun 1957) sampai sekarang adalah berasas kepulauan (archipelagic principle): satu kesatuan semua pulau dan lautannya serta batas keliling luar = garis dasar + perariran 12 mil. Batas wilayah territorial sebelum deklarasi dikeluarkan adalah asas pulau demi pulau terpisah-pisah dan setiap pulau + perairan 3 mil dari pantai ketika surut.

Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) berlaku sejak tanggal 21 Maret 1980. ZEE adalah laut tambahan di luar laut territorial sampai dengan 200 mil dari garis dasar. ZEE telah menjadi hukum internasioanl untuk membatasi keterbatasan ikan dan meningkatkan modal pembangunan nasional.

Pada tahun 1982 disepakati konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dimana status Indonesia sebagai negara kepulauan diakui oleh dunia. Indonesia berhasil menambah luas wilayah laut dengan cara diplomasi yang bagus.

Jadi, wawasan nusantara untuk menentukan batas wilayah Indonesia sangat penting untuk tetap menjaga kedaulatan negara. Kewenangan untuk mengelola lebih jauh juga dapat diketahui. Penetapan batas wilayah maritim Indonesia digunakan untuk menentukan hak dan kewajiban negara atas laut tersebut. Dengan mengetahui batas wilayah yang jelas, Indonesia dapat melakukan kebijakan-kebijakan mengenai laut itu sendiri.




Sabtu, 27 April 2013

Review Materi Sekolah Kaderisasi Hari Pertama, 27 April 2013


Pembicara: Septian Bayu Anggara, S. T.
Materi dengan tema ‘Pergerakan Mahasiswa’ ini dimulai sekitar jam 8. Banyak hal-hal yang disinggung oleh mas Bayu pada Sekolah Kaderisasi L-Red hari pertama. Beliau memberitahukan kepada kami untuk mengubah orientasi alasan masuk BEM. Mengubah pandangan tentang BEM itu sendiri. Kita harus berpikir untuk memberikan apa yang kita punya; tenaga, waktu atau bahkan uang untuk BEM. Hilangkan anggapan bahwa di BEM kita akan menerima uang atau segalanya yang menurut kita akan kita dapatkan. Mungkin kita memang akan mendapatkan teman baru, pengalaman baru, tapi yang terpenting adalah kewajiban yang akan kita lakukan untuk berkontribusi kepada orang lain yang ada disekitar kita. Dengan masuk BEM, kewajiban akan lebih banyak didapat dibanding hak itu sendiri. Kita sebagai mahasiswa yang hanya 2% dari jumlah total penduduk Indonesia harus bertanggung jawab dan lebih peka atas 98% yang lain. Lakukanlah hal-hal yang bermanfaat untuk mengabdi kepada masyarakat. Tugas mahasiswa memang untuk belajar, tapi tidak hanya sekedar hard skill saja yang harus diraih, karena soft skill lebih diperlukan di lingkungan masyarakat. Lakukan peran yang besar karena kita adalah mahasiwa!
Pengertian dari pergerakan adalah movement. Movement yaitu memperjuangkan ideologi dan yang lainnya atau berpindah dari hal yang baik menjadi hal yang lebih baik. Contoh pergerakan yang telah dilakukan di UGM/masyarakat: menolak UKT, menanam seribu pohon, dan Earth Hour. Pergerakan tersebut akan diakhiri oleh opsi terakhir, yakni aksi. Aksi adalah langkah terakhir bila semua hal yang telah dilakukan tidak dihiraukan. Kejadian besar di dunia terjadi karena adanya aksi yang dilakukan untuk menuntut keadilan.

Hikmah yang saya dapatkan setelah mendapat materi ini adalah saya meluruskan kembali pandangan dan alasan saya ikut BEM. Bukan apa yang akan kita dapatkan setelah menjadi pengurus BEM, tetapi apa yang akan kita berikan/kontribusikan dengan menjadi pengurus BEM. Lebih kritis dan peka dalam melihat, menyikapi dan menemukan solusi dari masalah-masalah yang ada disekitar kita.








Pembicara: Moh Faza Rosyada (Ketua BEM)
Beliau memberikan materi tentang BEM secara lebih mendalam. BEM KM Fakultas Teknik atau biasa disingkat BEM KMFT berdiri pada tanggal 3 Desember 1999. Berdiri setelah adanya reformasi pada tahun 1998. Rentang waktu 1998-2000 menjadi tahun dimana lembaga-lembaga pergerakan didirikan. Fungsi dari BEM ada 4, yaitu sebagai wadah aspirasi, fungsi advokasi (wadah pengaduan), katalisator (pengubah/mempercepat) dan inisiator . BEM merupakan pelaksana atas aspirasi yang telah diberikan oleh MPM (Majelis Permusyawaratan Mahasiswa).
BEM KMFT mempunyai 7 departemen dan 2 biro pada tahun ini. 7 departemen tersebut terdiri dari departemen SOSMAS, HUMAS, KASTRAT, ADVOKASI, OASE, MIT dan TD. 2 biro yang lain terdiri dari biro Kerumahtanggaan dan biro PSDM. Perbedaan antara biro dan departemen adalah bahwa biro mempunyai hak interferensi terhadap departemen yang lain, sedangkan departemen tidak mempunyai hak seperti itu.
Pengurus BEM harus punya karakter, idealisme dan semangat untuk berkontribusi.  Niat juga harus diluruskan agar apa yang telah dilakukan tidaklah sia-sia. Yakinlah bahwa perbuatan baik, perbuatan apapun akan dibalas oleh Allah SWT. Buatlah Indonesia menjadi lebih baik dengan semua yang telah dilakukan.

Hikmah yang saya dapat adalah saya mendapat pengetahuan lebih tentang BEM dan hal-hal yang harus dipunyai dengan menjadi pengurus BEM.



Jumat, 26 April 2013

ESAI L-RED 'AKU UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK'


Raudah Husna
Teknik Geodesi
OASE

Aku Untuk Indonesia yang Lebih Baik

Aku terlahir di negara Indonesia. Negara yang sebenarnya kaya namun hanya bisa bergantung pada Negara yang lain. Dan yang terpenting, Negara tempat aku hidup. Aku sekarang adalah mahasiswa angkatan baru, semester 2. Dulu sewaktu sma, aku sering mengobrol dengan kedua orangtuaku tentang Negara ini di masa lalu, di masa mereka. Mereka menceritakaan bahwa pada masa mereka seumuran denganku yang sekarang, Negara ini jauh lebih baik ketimbang saat ini. Di masa dulu, harga-harga kebutuhan pokok, mulai dari sembako, bahan bakar, alat transportasi dan komunikasi masih cukup terjangkau bahkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Keamanan dan kesejahteraan terjamin. Tidak banyak pejabat pemerintah yang korupsi dan melakukan hal-hal yang menguntungkan mereka sendiri. Tidak banyak pemberitaan yang tidak penting dipublikasikan. Awalnya aku hanya mendengarkannya sambil lalu saja, karena waktu itu aku masih duduk di kelas 3 sma, masih belum mengerti tentang kehidupan nyata diluar sana. Waktu sma, aku masih hidup dengan mereka, tidak merantau seperti sekarang. Setelah aku diterima di UGM, aku mulai merasakan apa yang pernah mereka ceritakan kepadaku dulu. Kuliah merantau membuatku harus mandiri dan tidak manja seperti dulu lagi. Semenjak hidup merantau di kota orang, aku belajar tentang banyak hal. Salah satu contohnya adalah dalam memakai dan mengatur uang. Aku di transfer uang untuk kebutuhanku disini oleh Ayahku setiap bulan. Dari uang bulanan itu aku belajar untuk menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan, tidak bisa boros seperti waktu di sma. Merantau membuatku harus membeli kebutuhanku sendiri. Saat membeli kebutuhan, aku merasa bahwa harga barang-barang sangat mahal. Aku teringat akan cerita orangtuaku tentang harga-harga yang melambung tinggi. Mungkin memang dulu aku tidak peduli dengan hal-hal yang ternyata penting bagi kehidupan banyak orang. Hal-hal yang kadang aku keluhkan sekarang.
Menjadi mahasiswa membuatku lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Banyak hal-hal penting disekitarku yang selama ini aku abaikan atau bahkan aku tidak peduli. Contohnya adalah sewaktu di sma, ada beberapa temanku yang mendapat beasiswa. Sama halnya seperti didunia perkuliahan sekarang. Tapi banyak sekali dari temen-teman se jurusan, se fakultas atau bahkan se-universitas yang bergantung pada uang beasiswa. Bila uang tersebut belum turun, mereka pasti berhemat untuk menyambung hidup hari berikutnya. Aku merasa kasihan tapi tidak dapat melakukan hal yang dapat membantu mereka. Aku tidak mngerti mengapa uang beasiswa seperti ini masih saja telat turun, padahal banyak dari mereka yang mendapat beasiswa tersebut amat sangat bergantung pada uang tersebut. Banyak sekali keadilan orang-orang yang dirampas hanya dari keterlambatan seperti itu. Contoh lain adalah di media massa seperti televise. Banyak sekali pemberitaan yang menurutku tidak pantas untuk ditayangkan. Seperti adu politik antar pejabat, korupsi di segala bidang, pemerkosaan yang makin marak dan berita-berita lain yang menurutku tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat tidak butuh hal-hal seperti itu. Masyarakat hanya butuh kesejahteraan, keamanan dan kebutuhan pokok yang lainnya terpenuhi. Hanya butuh keadilan yang merata. Harga tidak mahal, gaji sesuai dengan keahliannya. Di zaman sekarang terlalu banyak pejabat tinggi yang hanya mementingkan dirinya sendiri dengan korupsi, dengan memperkaya diri sendiri yang menurutku amat tidak sangat berperikemanusiaan.
Di masa yang akan datang, aku akan berusaha untuk memperbaiki Negara tempat aku dilahirkan ini. Aku akan melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu yang mudah-mudahan akan menggerakan hati orang yang melihatnya. Aku yakin banyak manusia yang masih mempunyai hati yang sedih melihat keadaan Negara ini sekarang. Banyak hal-hal yang dapat kita lakukan. Dari hal kecil kita dapat mengubah hal-hal besar yang telah ada untuk diperbaiki, contohnya seperti menanam mangrove yang belum lama ini aku lakukan. Semoga di masa yang akan datang, generasi muda Indonesia bisa memperbaiki apa yang telah dijalankan oleh generasi sebelumnya. Hidup Indonesiaku! Tanah Air Ibu Pertiwi!