Analisis Mengenai Perubahan Undang-undang UU No. 27 tahun 2007 ke UU No. 1 tahun 2014

ANALISIS MENGENAI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG 
 PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DARI UU NO. 27 TAHUN 2007 KE UU NO. 1 TAHUN 2014

Perubahan Undang-Undang memiliki alasan yaitu untuk menyempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat.

Mengingat pasal yang ada pada kedua Undang-undang memliki perbedaan pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2).

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739 diubah sebagai berikut:

Ketentuan

-        Pasal 1 angka 1, angka 17, angka 18, angka 19, angka 23, angka 26, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 38, dan angka 44 diubah

-          Di antara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 18A

-          Di antara angka 27 dan angka 28 disisipkan 1(satu) angka yakni angka 27A

Berikut adalah beberapa perubahan Undang Undang secara redaksional:

1.      Pasal 1

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UU no. 27 tahun 2007) menjadi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (UU no. 1 tahun 2014). Terjadi pengubahan kata proses à pengoordinasian, penghapusan kata antarsektor.

2.      Pasal 18

Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu menjadi Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.terjadi pengubahan pada seluruh kata. Selain itu, disisipkan ayat 18A diantara ayat 18 dan 19. Isi dari 18A iyalah  Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

3.      Pasal 23

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase menjadi Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Terjadi penghapusan kata setiap.

4.      Pasal 27A

Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan dampak sosial

ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Terjadi penambahan pasal diantara pasal 27 dan pasal 28 yaitu pasal 27A.

5.      Pasal 29

Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela menjadi Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program pengelolaan yang dilakukan oleh Masyarakat secara sukarela. Terjadi penghapusan kata berulang program-program menjadi program.

Kehadiran UU no. 27 tahun 2007 dan UU no.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil menjelaskan secara terintegrasi dan konprehensif dalam memadupadankan pengelolaan ruang darat dan laut (pesisir), atau yang sering disebut pengelolaan pesisir terpadu atau intgrated coastal zona management.

UU no. 27 tahun 2007 adalah pembangunan berkelanjutan dalam upaya Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang maju, mandiri dan kuat sesuai dengan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional.

Oleh karena UU no. 27 tahun 2007 belum memberikan hasil yang optimal sehingga dibuat peraturan melalui mekanisme perizinan kepada pihak lain dengan tidak mengurangi wewenang Negara. Perubahan UU juga didasari oleh perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat yang bersifat dinamis sesuai kondisi yang sedang berlangsung.